Sabtu, 05/07/2008 13:08 WIB
FPDIP: Demokrat & Golkar Tidak Bisa Jadi Ketua Hak Angket
Didit Tri Kertapati - detikNews
Jakarta -
Fraksi Partai Demokrat (FPD) dan Fraksi Partai Golkar (FPG) ikut mencalonkan diri dalam pemilihan ketua hak angket kenaikan harga BBM. Padahal kedua partai tersebut menentang kebijakan strategis yang diduga bertentangan dengan perundang-undangan itu.
Menurut Ketua FPDIP Tjahjo Kumolo, seharusnya partai dengan suara terbanyaklah yang berhak menjadi ketua pansus hak angket.
"Yang menolak hak angket, secara etika politik tidak bisa duduk sebagai ketua," ujar Ketua FPDIP Tjahjo Kumolo.
Hal itu disampaikan Tjahjo di sela-sela dialog 'Hukum strategi dan kebijakan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi', di Hotel Sultan, Jl Gatot Subroto, Jakarta Pusat, Sabtu (5/7/2008).
Bagaimana jika malah FPG yang menang sebagai ketua hak angket? "Kami berasumsi bahwa kami yang akan memimpin pansus," jawab Tjahjo.
Namun jika seandainya ketua hak angket ditentukan dengan voting, Tjahjo mengatakan akan menolak usulan tersebut. Menurutnya tidaklah logis seorang ketua pansus dipilih melalui voting.
"Kalau tidak PDIP, bisa PKB. Tapi asal jangan Demokrat atau Golkar," imbuh Tjahjo.
Ditambahkan dia, saat ini upaya yang bisa dilakukan FPDIP untuk duduk di kursi ketua pansus adalah bersikap sesuai etika.
"Kami tidak ngotot karena secara etika. Kalau nggak PDIP ya PKB dong, wong dia yang mengusulkan," tandas Tjahjo.
Penetapan calon pimpinan hak angket hingga kini terus mundur. Padahal beberapa minggu lagi para wakil rakyat ini akan memasuki masa reses (kegiatan di luar masa sidang). Sedangkan deadline penunjukkan ketua hak angket adalah sebelum masa reses atau 18 Juli 2008.
(ptr/ana)
Baca juga :
SMS Iklan
jual tanah+rumah 340m bu nego jak sel www.di-jual.co. cc (+628128901975)
Redaksi: redaksi[at]staff.detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi Elin Ultantina di iklan[at]detiknews.com,
telepon 021-7941177 (ext.524).
